Alam Menjerit, Buah Keserakahan Manusia

0
24

Oleh : Nora Afrilia
(Pegiat Literasi Islam & Pemerhati Kebijakan Publik)

Linimasanews.com- Kalimantan, adalah provinsi di Indonesia yang pernah diisukan sebagai ibu kota NKRI. Provinsi ini beberapa waktu lalu begitu asri, yang mempercantik negeri khatulistiwa ini dengan kesejukan alam hijaunya.
Namun di awal tahun 2021, kemolekan Kalimantan ternodai oleh banjir besar yang meluluhlantakkan segalanya. Apa sebenarnya penyebab banjir besar tersebut? Bukankah hujan adalah berkah. Benarkah penyebab terendamnya Kalimantan adalah karena musim hujan berkepanjangan?

Sejumlah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) terendam banjir pada beberapa hari terakhir, setidaknya 1.500 rumah warga di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalsel kebanjiran. Ketinggian air mencapai 2-3 meter. Dua daerah terparah yang dimaksud Sunarto yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut (KOMPAS.com,15/01/21).

Saat dikonfirmasi, Staf Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, M. Jefri Raharja menegaskan banjir tahun ini lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya.

Kalimantan bukanlah provinsi baru yang terkena banjir besar. Namun, kelestarian tanah Kalimantan kini telah rusak oleh tangan koorporasi yang bekerja. Lalu, apakah kita yakin tetap ingin memindahkan ibu kota Indonesia?

Hujan adalah rahmat dari Allah SWT. Maka tidak perlu untuk disinggung menjadi penyebab banjir. Karena itu sudah kehendak Allah. Namun, ketika dielusuri lebih jauh lagi, ada faktor yang terindikasi menjadi penyebab banjir oleh tangan manusia.

Pertama, meluasnya hutan di Kalimantan yang digunduli untuk pembukaan lahan sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan (2020) mencatat, luas lahan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan mencapai 64.632 hektar.

Untuk jumlah perusahaan sawit, pada Pekan Rawa Nasional I bertema Rawa Lumbung Pangan Menghadapi Perubahan Iklim 2011, tercatat 19 perusahaan akan menggarap perkebunan sawit di lahan rawa Kalsel dengan luasan lahan mencapai 201.813 hektar.

Kedua, meluasnya tanah di Kalimantan yang dijadikan lahan pertambangan batu bara. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat terdapat 4.290 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau sekitar 49,2 persen dari seluruh Indonesia didirikan di Kalimantan.

Dampak terbesar dari penggundulan hutan dan perluasan pertambangan batu bara adalah berkurangnya daerah yang sejatinya menjadi daerah resapan air. Hal itu nampak jelas adanya keserakahan pemerintah karena mementingkan keuntungan yang didapat, namun mengenyampingkan keselamatan rakyat.

Ketiga, kebijakan pemerintah saat ini yang mengizinkan pendirian bangunan di tanah yang secara struktur tanah tidak untuk ditempati.

Semua faktor tersebut niscaya terjadi, karena pemerintah masih berpegang teguh pada sistem kapitalisme-sekularisme yang jauh dari nilai agama dan tidak mementingkan kemaslahatan umat manusia.

Sudah tentu ketika bencana banjir yang sudah sejak lama melanda negara ini harus segera mendapatkan solusi. Maka, saat sistem sekuler yang merusak ini sudah tidak bisa diharapkan lagi, kembalilah pada fitrah manusia, yakni sistem syariat Islam. Namun tentunya butuh suatu kepemimpinan baru yang terbebas dari aturan lemah manusia yang dinamakan khilafah.

Dikutip dari Syamsuddin Ramadhan An Nawiy (MuslimahNews.com), Islam menjelaskan secara detail pemecahan terhadap masalah banjir. Hal ini mencakup sebelum, ketika, dan pascabanjir.

Pertama, Pada kasus banjir yang disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, baik akibat hujan, gletser, rob, dan lain sebagainya, maka khilafah akan menempuh upaya-upaya sebagai berikut :

Membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya. Di masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe telah dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi. Bentuk nyata bendungan ini dapat kita lihat di berbagai negeri muslim.

Di dekat Kota Madinah Munawarah, terdapat bendungan yang bernama Qusaybah. Bendungan ini memiliki kedalaman 30 meter dan panjang 205 meter. Bendungan ini dibangun untuk mengatasi banjir di Kota Madinah. Di masa kekhilafahan ‘Abbasiyyah, dibangun beberapa bendungan di Kota Baghdad, Irak. Bendungan-bendungan itu terletak di sungai Tigris. Pada abad ke-13 Masehi, di Iran dibangun bendungan Kebar yang hingga kini masih bisa disaksikan.

Model bendungan yang dibangun oleh insinyur Muslim pun beragam. Bahkan, model-model bendungan modern banyak mengadopsi model bendungan yang diciptakan oleh kaum Muslim. Bendungan dengan model bridge dam (bendungan jembatan) dapat ditemukan di daerah Dezful, Iran. Bridge dam digunakan untuk menggerakkan roda air yang bekerja dengan mekanisme peningkatan air. Bendungan jembatan Dezful mampu menyuplai 50 kubik air untuk kepentingan warga Dezful. Bendungan seperti ini juga dibangun di kota-kota Islam lainnya.

Bendungan pengatur air (diversion dam) juga berhasil dibangun oleh sarjana-sarjana muslim. Bendungan ini difungsikan untuk mengatur atau mengalihkan aliran air. Bendungan pengatur air pertama kali dibangun di sungai Uzaym, di Jabal Hamrin, Irak. Setelah itu, bendungan model ini dibangun di daerah-daerah lain di negeri Islam.

Di antara bendungan masyhur di Kordoba adalah bendungan Guadalquivir yang diarsiteki oleh Al-Idrisi. Bendungan ini didesain sedemikian rupa hingga bisa difungsikan untuk alat penggilingan hingga sekarang.

Selanjutnya, khilafah akan memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air (akibat rob, kapasitas serapan tanah yang minim dan lain-lain), dan selanjutnya membuat kebijakan melarang masyarakat membangun pemukiman di wilayah-wilayah tersebut. Atau jika ada pendanaan yang cukup, khilafah akan membangun kanal-kanal baru atau resapan agar air yang mengalir di daerah tersebut bisa dialihkan alirannya, atau bisa diserap oleh tanah secara maksimal. Dengan cara ini, maka daerah-daerah dataran rendah bisa terhindar dari banjir atau genangan.

Adapun daerah-daerah pemukiman yang awalnya aman dari banjir dan genangan, namun karena sebab-sebab tertentu terjadi penurunan tanah sehingga terkena genangan atau banjir, maka khilafah akan berusaha semaksimal mungkin menangani genangan itu. Jika tidak memungkinkan, khilafah akan mengevakuasi penduduk di daerah itu dan dipindahkan ke daerah lain dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada mereka.

Secara berkala, khilafah mengeruk lumpur-lumpur di sungai, atau daerah aliran air agar tidak terjadi pendangkalan. Tidak hanya itu saja, Khilafah juga akan melakukan penjagaan yang sangat ketat bagi kebersihan sungai, danau, dan kanal, dengan cara memberikan sanksi bagi siapa saja yang mengotori atau mencemari sungai, kanal, atau danau.

Khilafah juga membangun sumur-sumur resapan di kawasan tertentu. Sumur-sumur ini, selain untuk resapan, juga digunakan untuk tandon air yang sewaktu-waktu bisa digunakan, terutama jika musim kemarau atau paceklik air.

Kedua, dalam aspek undang-undang dan kebijakan. Khilafah akan menggariskan beberapa hal penting berikut ini:
Khilafah membuat kebijakan tentang master plan, di mana dalam kebijakan tersebut ditetapkan sebuah kebijakan sebagai berikut : pembukaan pemukiman, atau kawasan baru, harus menyertakan variabel-variabel drainase, penyediaan daerah serapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya.

Dengan kebijakan ini, khilafah mampu mencegah kemungkinan terjadinya banjir atau genangan.

Khilafah akan mengeluarkan syarat-syarat tentang izin pembangunan bangunan. Jika seseorang hendak membangun sebuah bangunan, baik rumah, toko, dan lain sebagainya, maka ia harus memperhatikan syarat-syarat tersebut. Hanya saja, khilafah tidak menyulitkan rakyat yang hendak membangun sebuah bangunan. Bahkan khilafah akan menyederhanakan birokrasi dan menggratiskan surat izin pendirian bangunan bagi siapa saja yang hendak membangun. Jika pendirian bangunan di lahan pribadi atau lahan umum, bisa mengantarkan bahaya (madlarah), maka khalifah diberi hak untuk tidak menerbitkan izin pendirian bangunan.

Ketetapan ini merupakan implementasi kaedah ushul fikih al-dlararu yuzaalu (bahaya itu harus dihilangkan). Khilafah juga akan memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggar kebijakan tersebut tanpa pernah pandang bulu.

Khilafah akan membentuk badan khusus yang menangani bencana-bencana alam yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan berat, evakuasi, pengobatan, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana.

Selain dilengkapi dengan peralatan canggih, petugas-petugas lapangan juga dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup tentang SAR (search and rescue), serta keterampilan yang dibutuhkan untuk penanganan korban bencana alam. Mereka diharuskan siap sedia setiap saat dan dibiasakan untuk bergerak cepat ketika ada bencana atau musibah.

Khilafah menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai daerah cagar alam yang harus dilindungi. Khilafah juga menetapkan kawasan hutan lindung dan kawasan buffer yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin. Khilafah menetapkan sanksi berat bagi siapa saja yang merusak lingkungan hidup tanpa pernah pandang bulu. Khilafah juga mendorong kaum muslim untuk menghidupkan tanah-tanah mati (ihyaa’ al-mawaat) atau kurang produktif, sehingga bisa menjadi buffer lingkungan yang kukuh.

Ketiga, dalam menangani korban-korban bencana alam.
Khilafah akan segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana. Khilafah menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak agar korban bencana alam tidak menderita kesakitan akibat penyakit, kekurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai.

Selain itu, khalifah akan mengerahkan para alim ulama untuk memberikan taushiyyah-taushiyyah bagi korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa mereka, sekaligus menguatkan keimanan mereka agar tetap tabah, sabar, dan tawakal sepenuhnya kepada Allah Swt.

Inilah kebijakan Khilafah Islamiyyah mengatasi banjir. Kebijakan tersebut tidak saja didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi juga disangga oleh nas-nas syariat. Dengan kebijakan ini, insya Allah, masalah banjir bisa ditangani dengan tuntas.

Artikulli paraprakMuhasabah dalam Rinai
Artikulli tjetërUntuk Apa Menulis?
Visi : Menjadi media yang berperan utama dalam membangun kesadaran umat tentang fakta kebutuhan mengembalikan kehidupan Islam. Semua isi berupa teks, gambar, dan segala bentuk grafis di situs ini hanya sebagai informasi. Kami berupaya keras menampilkan isi seakurat mungkin, tetapi Linimasanews.com dan semua mitra penyedia isi, termasuk pengelola konsultasi tidak bertanggungjawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan berkaitan penggunaan informasi yang disajikan. Linimasanews.com tidak bertanggungjawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis yang dihasilkan dan disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik “publik” seperti Opini, Suara Pembaca, Ipteng, Reportase dan lainnya. Namun demikian, Linimasanews.com berhak mengatur dan menyunting isi dari pembaca atau pengguna agar tidak merugikan orang lain, lembaga, ataupun badan tertentu serta menjauhi isi berbau pornografi atau menyinggung sentimen suku, agama dan ras. Segala isi baik berupa teks, gambar, suara dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Linimasanews.com. Semua hasil karya yang dimuat di Linimasa news.com baik berupa teks, gambar serta segala bentuk grafis adalah menjadi hak cipta Linimasanews.com Misi : * Menampilkan dan menyalurkan informasi terbaru, aktual dan faktual yang bersifat edukatif, Inspiratif, inovatif dan memotivasi. * Mewadahi bakat dan/atau minat sahabat lini masa untuk turut berkontribusi membangun kesadaran umat tentang fakta kebutuhannya mengembalikan kehidupan Islam melalui literasi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini