Antara “Lip Service’ dan Tata Krama

0
76

Oleh: Dini Azra

Linimasanews.com—Presiden Jokowi akhirnya buka suara terkait kritikan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Seperti diketahui, sebelumnya BEM UI mengunggah poster berupa foto Presiden yang sudah diedit dengan background bibir lengkap dengan mahkota raja di kepala. Poster tersebut diberi tulisan “Jokowi: The King of Lip Service” yang di unggah di akun Twitter @BEMUI_official (26/6) dan seketika menjadi viral di media sosial.

Melalui kanal YouTube sekretariat presiden, Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan berbagai kritik terhadapnya, termasuk julukan The King of Lip Service ini. Di negara demokrasi, mengkritik itu boleh-boleh saja. Menurutnya, apa yang dilakukan BEM UI merupakan bentuk kebebasan berekspresi. Karenanya, dia meminta agar pihak kampus jangan menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Selain itu, orang nomor satu di Indonesia ini juga mengakui sudah sejak lama mendapat sebutan macam-macam, dan baginya tidak masalah. Namun, di akhir pernyataannya dia memperingatkan tentang budaya tata krama dan kesopansantunan.

“Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan, ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan COVID-19,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021) detikNews.com (30/6/2021).

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memberikan dukungan terhadap BEM UI yang telah menyampaikan kritik pada Jokowi. Menurut Koordinator Pusat BEM SI Novrian Fadil Akbar, dia yakin dan paham bahwa mahasiswa tidak asal bergerak. Mengenai pernyataan Jokowi terkait kritik harus dengan tata krama, selama ini mahasiswa sudah melakukan dengan cara demonstrasi, tapi tidak tidak pernah didengarkan. Mahasiswa selalu mengikuti koridor hukum, tapi faktanya pemerintah sendiri yang berusaha membungkam mahasiswa agar tidak mengkritik. Karena itu, Akbar meminta pemerintah tidak menggunakan pihak kampus, pimpinan kampus, dan rektorat untuk menghalangi aksi mahasiswa. “Mahasiswa itu ibarat per, semakin ditekan semakin besar lonjakan yang dihasilkan,” ujarnya (Merdeka.com, 30/6/2021).

Sebagian besar masyarakat justru membenarkan apa yang dilakukan BEM UI karena dianggap mewakili pikiran rakyat selama ini. Suara dari para akademisi, diharapkan bisa lebih didengar oleh penguasa. Masyarakat awam pun dapat menilai ucapan dan sikap Jokowi yang seringkali tidak selaras. Bahkan, sebelum kritik dari BEM UI viral, di media sosial netizen sering melontarkan ungkapan, “Jika Jokowi berkata apa, maka kita harus mengartikan sebaliknya.” Hal itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara janji manis dengan realita yang disajikan. Itulah substansi dari kritik berupa julukan “The King of Lip Service”.

Namun cukup disayangkan, kritikan tersebut ditanggapi Jokowi sebatas ekspresi kebebasan berpendapat semata, sebagai bagian dari sistem demokrasi. Bukan menanggapi substansi kritik yang disampaikan BEM UI, sehingga penjelasan Jokowi terkesan mengambang. Seolah-olah mempersilakan mahasiswa berekspresi, tetapi di sisi lain masih menyelipkan ‘tapi’ sebagai syarat agar kritik disampaikan dengan tata krama. Apakah dalam hatinya menganggap kritik BEM UI tidak sesuai dengan budaya tata krama?

Lalu bagaimana dengan pemimpin yang sering menebar janji manis, seolah berpihak pada kepentingan rakyat, tapi kenyataannya tidak demikian? Misalnya saja, Jokowi mengatakan rindu didemo, namun ketika mahasiswa dan rakyat melakukan aksi demonstrasi, yang bersangkutan tak kunjung muncul. Bahkan, aparatnya bertindak represif terhadap para demonstran. Berjanji akan menguatkan KPK, nyatanya malah terjadi pelemahan KPK secara masif. Berjanji merevisi UU ITE dan menghilangkan pasal-pasal karet, malah sekarang memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden ke dalam rancangan KUHP. Apakah sikap itu sesuai dengan tata krama pemimpin terhadap rakyatnya?

Belum lagi dengan sikap para pendukung dan buzzer pemerintah saat ini. Mulai dari pendukung kalangan bawah hingga yang berkelas pejabat komisaris, seringkali berbicara tanpa adab apalagi tata krama. Mereka akan langsung menyerang siapa saja yang berani mengkritisi kebijakan pemerintah. Bahasa yang mereka gunakan seringkali kasar, jorok, agitatif, bahkan tak segan melakukan fitnah. Tak peduli orang biasa, tokoh, ataupun ulama akan terus dicerca dan dicari-cari kesalahannya untuk menjatuhkan kredibilitas mereka yang kontra. Semestinya, presiden juga memperingatkan agar para pendukungnya itu menggunakan budaya tata krama dan kesopansantunan. Sehingga, peringatan itu tidak hanya ditujukan kepada mereka yang berseberangan.

Dalam pandangan Islam, menyampaikan kritik terhadap penguasa hukumnya boleh, bahkan sangat dianjurkan. Terdapat dalil mutlak terkait menasihati pemimpin sebagai bagian amar makruf nahi mungkar. Rasullullah Shalallahu alaihi wassalam bersabda:

“Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang adil (haq) kepada penguasa (sulthan) yang zalim.” (HR Abu Dawud 4346, Tirmidzi no 2265, dan Ibnu Majah no 4011)

Dalam hadis ini tidak disebutkan batasan tertentu apakah mengkritik secara terbuka atau tertutup.
Mengkritik penguasa secara terbuka juga pernah dicontohkan oleh para sahabat. Seperti yang diriwayatkan oleh Ikrimah Radhiyallahu anhu, bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah membakar kaum zindiq. Ketika berita itu sampai kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu, beliau berkata, “Kalau aku, niscaya tidak akan membakar mereka karena Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam pernah bersabda, “Janganlah kamu menyiksa dengan siksaan Allah (api).” Dan niscaya aku akan membunuh mereka karena Nabi Shalallahu alaihi wasallam pernah bersabda, “Jika ada orang menukar agamanya, maka bunuhlah dia!” (HR. Bukhari no. 6524)

Mengkritik penguasa secara terbuka juga bukan termasuk ghibah yang dilarang dalam Islam. Pasalnya, kritik yang dimaksudkan untuk mencegah penguasa dari tindakan mungkar dan menzalimi rakyatnya. Hal itu harus disampaikan.

Seorang ulama dari kalangan tabi’in Hasan Al Basri berkata, “Ada tiga orang yang boleh ghibah padanya yaitu, orang yang mengikuti hawa nafsu, orang fasik yang terang-terangan dengan kefasikannya, dan imam yang zalim.”

Karena itu, pemerintah seharusnya menerima berbagai kritikan yang ada selama ini, bukan sebagai kebebasan ekspresi semata. Namun, menerima koreksi-koreksi yang terdapat di dalamnya untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki demi kepentingan rakyat. Sebab, jabatan adalah amanah berat yang akan dipertanggungjawabkan kelak di pengadilan akhirat. Jangan sampai menjadi pemimpin yang khianat, karenanya sebagai pemimpin harus siap mendengarkan aspirasi dari masyarakat, meskipun terasa pahit. Jika memang kritikan itu dianggap tidak sesuai, maka kewajiban penguasa untuk menjelaskan kepada publik, agar terjadi keseimbangan argumentasi antara penguasa dengan rakyatnya. Bukan bersikap seolah-olah legawa, tapi di belakang mengancam dengan tuntutan pidana.

Wallahu a’lam bishawab.

Artikulli paraprakIdul Qurban, Bentuk Ketaatan Tanpa Tapi Tanpa Nanti
Artikulli tjetërKisah Hatim Ath-Tha’i dan Shadaqah Emas Sebesar Telur
Visi : Menjadi media yang berperan utama dalam membangun kesadaran umat tentang fakta kebutuhan mengembalikan kehidupan Islam. Semua isi berupa teks, gambar, dan segala bentuk grafis di situs ini hanya sebagai informasi. Kami berupaya keras menampilkan isi seakurat mungkin, tetapi Linimasanews.com dan semua mitra penyedia isi, termasuk pengelola konsultasi tidak bertanggungjawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan berkaitan penggunaan informasi yang disajikan. Linimasanews.com tidak bertanggungjawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis yang dihasilkan dan disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik “publik” seperti Opini, Suara Pembaca, Ipteng, Reportase dan lainnya. Namun demikian, Linimasanews.com berhak mengatur dan menyunting isi dari pembaca atau pengguna agar tidak merugikan orang lain, lembaga, ataupun badan tertentu serta menjauhi isi berbau pornografi atau menyinggung sentimen suku, agama dan ras. Segala isi baik berupa teks, gambar, suara dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Linimasanews.com. Semua hasil karya yang dimuat di Linimasa news.com baik berupa teks, gambar serta segala bentuk grafis adalah menjadi hak cipta Linimasanews.com Misi : * Menampilkan dan menyalurkan informasi terbaru, aktual dan faktual yang bersifat edukatif, Inspiratif, inovatif dan memotivasi. * Mewadahi bakat dan/atau minat sahabat lini masa untuk turut berkontribusi membangun kesadaran umat tentang fakta kebutuhannya mengembalikan kehidupan Islam melalui literasi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini