Dilema Kebijakan Mudik ala Sistem Demokrasi

0
84

Oleh: Inna Ziqraini

Linimasanews.com–Satgas Covid-19 menemukan adanya situasi dimana banyak masyarakat melakukan mudik lebih cepat sebelum diberlakukan kebijakan larangan mudik pada tanggal 6-17 Mei 2021. Akhirnya, pemerintah membuat sebuah kebijakan adanya pengetatan perjalanan pada musim lebaran 2021 yang tertuang dalam Addendum SE Satgas Nomor 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H. Sehingga, masyarakat yang melakukan aktivitas mudik dengan mobil pribadi tidak dapat melaksanakan mudik secara sembarang dan harus memenuhi beberapa syarat untuk mendapatkan izin mudik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut (Pikiran rakyat, 25/04/2021).

Namun di sisi lain, Wakil Presiden meminta agar santri diberikan dispensasi sehingga para santri dapat pulang ke rumah saat lebaran. Sikap ini menunjukkan bahwa santri tidak dikenakan aturan larangan mudik seperti yang diberlakukan kepada masyarakat umum lainnya (CNBC Indonesia, 26/04/2021).

Perlakuan berbeda yang diberikan kepada santri tersebut mengundang kritik dari seorang Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, “Jika Pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya pemerintah tidak serius untuk mengurangi penyebaran covid-19 di saat mudik. Banyak pihak sudah sepakat, sampai-sampai pengusaha bus yang terdampak besar mau menaati pemerintah. Justru sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa,” ujarnya (CNBC Indonesia, 26/04/2021).

Terkait pendapat Djoko Setijowarno, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa para pemangku kebijakan dalam sistem demokrasi kapitalisme kerap kali membuat kebijakan setengah hati. Hal ini tampak dari adanya pemberian perlakuan yang berbeda pada kebijakan upaya pengendalian penyebaran covid-19. Kebijakan tersebut mengundang kebingungan masyarakat terhadap sikap pemangku kebijakan yang seharusnya tidak tebang pilih dalam menetapkan aturan. Padahal, setiap masyarakat memiliki peluang penyebaran covid-19 yang dapat membahayakan jiwa masyarakat sendiri. Wajar saja kepercayaan masyarakat menurun terhadap para pengampu kebijakan, sehingga membuat masyarakat nekat melakukan pelanggaran.

Anehnya lagi dalam masa pandemi ini, alih-alih membuat aturan pengetatan perjalanan mudik untuk mengendalikan penyebaran covid-19, para pengampu kebijakan malah memberikan izin untuk pergi wisata. Walaupun wisata yang diperbolehkan hanya wisata dalam daerah domisili saja (makassar.terkini.id, 29/04/2021), bukankah ini juga tetap termasuk memiliki peluang besar terjadinya penyebaran covid-19 yang membahayakan nyawa manusia? Lantas mengapa bisa kebijakan yang dapat mengancam jiwa seperti ini diberikan izin?

Kebijakan setengah hati seperti ini sering terjadi dalam kepemimpinan yang menerapkan sistem demokrasi. Hal ini disebabkan pengaruh dari diterapkannya sistem demokrasi kapitalis atas kepemimpinan dalam suatu negara. Sudah menjadi kekhasan dari sistem demokrasi kapitalis bahwa asas membuat suatu aturan atau kebijakan hanya manfaat.

Aturan tersebut dapat diterapkan jika telah memberikan alasan adanya keuntungan bagi para pengampu kepentingan. Sehingga, wajar pula jika aturan yang ditetapkan seperti tidak memperhatikan efek negatif yang ditimbulkan kepada masyarakat. Seringnya, aturan yang dibuat malah memunculkan masalah baru yang bersifat menzalimi masyarakat, bahkan dapat mengancam jiwa masyarakat. Hal ini telah menggambarkan kepemimpinan dalam sistem demokrasi kapitalis bahwa kepentingan di atas segalanya, termasuk lebih penting dari nyawa manusia yang melayang.

Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sistem pemerintahan yang sangat memperhatikan urusan masyarakat dan nyawa masyarakat. Sejatinya sistem tersebut dibutuhkan untuk mengatur urusan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan agar dapat hidup sesuai fitrah manusia yang terwujud keadilan di dalamnya.

Namun, sistem pemerintahan yang seperti itu hanya ditemukan dalam sistem pemerintahan Islam. Hanya Islam yang sangat memanusiakan manusia dan sangat menjaga nyawa manusia. Hal ini dikarenakan aturan dalam Islam bukanlah aturan yang berasal dari buatan akal manusia yang dapat dikuasai oleh hawa nafsu seperti halnya sistem demokrasi kapitalis, tetapi aturan dalam Islam berasal dari aturan Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya. Sehingga, solusi tuntas atas segala jenis problematika masyarakat saat ini yaitu menerapkan sistem pemerintahan Islam dalam suatu negara yang diistilahkan dengan kata Khilafah.

Adapun bentuk penanganan dalam Islam dalam menanggulangi pandemi ini yakni; pertama melakukan lockdown lokal sedari awal. Kedua, negara melakukan pengisolasian yang sakit dengan cara mengadakan tracing seperti pengadaan Rapid test atau Swab test untuk fokus mengobati yang sakit, sehingga masyarakat yang sehat tetap dapat melakukan aktivitas secara normal. Ketiga, pengobatan segera hingga sembuh bagi masyarakat yang terinfeksi virus dengan fasilitas terbaik secara gratis, sebab dalam negara yang menerapkan sistem Islam, kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok yang wajib ditanggung negara secara gratis untuk masyarakat.

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al-Maidah:32)

Artikulli paraprakMengembalikan Kemuliaan Perempuan Tanpa Kekerasan
Artikulli tjetërTradisi Mudik Menyayat Hati
Visi : Menjadi media yang berperan utama dalam membangun kesadaran umat tentang fakta kebutuhan mengembalikan kehidupan Islam. Semua isi berupa teks, gambar, dan segala bentuk grafis di situs ini hanya sebagai informasi. Kami berupaya keras menampilkan isi seakurat mungkin, tetapi Linimasanews.com dan semua mitra penyedia isi, termasuk pengelola konsultasi tidak bertanggungjawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan berkaitan penggunaan informasi yang disajikan. Linimasanews.com tidak bertanggungjawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis yang dihasilkan dan disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik “publik” seperti Opini, Suara Pembaca, Ipteng, Reportase dan lainnya. Namun demikian, Linimasanews.com berhak mengatur dan menyunting isi dari pembaca atau pengguna agar tidak merugikan orang lain, lembaga, ataupun badan tertentu serta menjauhi isi berbau pornografi atau menyinggung sentimen suku, agama dan ras. Segala isi baik berupa teks, gambar, suara dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Linimasanews.com. Semua hasil karya yang dimuat di Linimasa news.com baik berupa teks, gambar serta segala bentuk grafis adalah menjadi hak cipta Linimasanews.com Misi : * Menampilkan dan menyalurkan informasi terbaru, aktual dan faktual yang bersifat edukatif, Inspiratif, inovatif dan memotivasi. * Mewadahi bakat dan/atau minat sahabat lini masa untuk turut berkontribusi membangun kesadaran umat tentang fakta kebutuhannya mengembalikan kehidupan Islam melalui literasi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini