E-KTP Transgender, Demi Kemanusiaan atau Pengakuan?

0
100

Oleh: Dini Azra

Linimasanews.com–Kaum transgender dinilai sering termarjinalkan, terpinggirkan, hingga mendapat perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar. Oleh karenanya, banyak dari mereka yang tidak memiliki identitas resmi kependudukan disebabkan rasa malu dan minder. Sehingga, pemerintah berniat untuk memberikan layanan bagi mereka agar bisa mendapatkan Kartu Identitas Penduduk elektronik (KTP-el). Ditjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fachrullah mengatakan, pihaknya akan membantu transgender mendapatkan KTP-el, akte kelahiran, KK. Hal itu disampaikan melalui rapat virtual Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Perkumpulan Suara Kita.

“Dukcapil wajib melayani mereka sebagai bagian dari WNI penduduk di Indonesia. Mereka makhluk Tuhan yang wajib kami layani dengan non diskriminasi dan penuh empati,” kata Zudan.

Namun begitu, dia menjelaskan bahwa di dalam KTP ini tidak akan ada keterangan jenis kelamin “transgender,” hanya ada dua pilihan jenis kelamin yaitu laki-laki/perempuan. Sedangkan untuk nama juga masih menggunakan nama asli bukan alias. Menurutnya, urusan mengganti nama dan ganti jenis kelamin hanya bisa dilakukan jika ada putusan dari pengadilan. Dia mencontohkan, Serda Aprilio Santini Manganang yang sempat menjadi sorotan, karena memiliki kelainan hipospadia, sehingga diputuskan oleh pengadilan berganti jenis kelamin (Kompas.com, 25/4/2021).

Keputusan ini mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2013 Juncto UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, semua WNI harus punya KTP dan KK agar bisa mendapat layanan publik dengan baik. Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita Hartoyo mengatakan bahwa rencana tersebut dikarenakan para transgender ini menemui hambatan saat mengurus administrasi terutama untuk mengakses layanan publik seperti, BPJS kesehatan, ataupun bantuan sosial. Hambatan tersebut kemungkinan karena mereka minder, malu, dan kemiskinan.

Dengan rencana pembuatan e-KTP Transgender, mereka akan mudah mendapatkan layanan publik karena langkah pembuatannya juga mudah. Tidak hanya di wilayah Jakarta saja, tapi Dukcapil di seluruh daerah akan difasilitasi untuk mengurusnya (Pikiran rakyat.com, 25/4/2021)

Apa yang direncanakan oleh Ditjen Dukcapil untuk membuat e-KTP bagi transgender menyisakan tanda tanya bagi masyarakat. Ada keresahan dan kekhawatiran jika rencana ini nantinya direalisasikan, dapat menumbuhkan upaya-upaya yang mengarah pada pelegalan kaum LGBT. Sebab, di sini tidak dijelaskan secara terang apakah akan ada perbedaan antara e-KTP transgender dengan e-KTP warga negara biasa. Apakah nantinya ada penanda khusus bagi e-KTP transgender, apa yang membedakan, sehingga kartu identitas kependudukan mereka dinamakan e-KTP transgender?

Hal inilah yang perlu dijelaskan secara gamblang oleh pemerintah, sehingga tidak timbul penafsiran yang salah kaprah. Jika merujuk Undang-undang di atas, memang setiap warga negara harus didata, diberikan hak, dan dibantu mendapatkan identitas kependudukan. Maka, tidak seharusnya ada penyebutan kata “transgender” pada e-KTP yang akan mereka urus. Jika tidak, pemerintah akan dianggap merestui dan mengakui eksistensi kaum transgender yang merupakan bagian dari komunitas L63T.

Ditambah lagi, pernyataan bahwa mereka dapat mengubah jenis kelamin dan nama jika putusan pengadilan membolehkan. Jika kasusnya seperti yang dialami Serda Aprilio Manganang, tentu tidak jadi persoalan karena itu diluar rencana dan kehendaknya sebagai manusia. Itu sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa dihindarkan. Namun, transgender yang dimaksud Hartoyo adalah mereka yang ditakdirkan menjadi pria/wanita tetapi sengaja mengubah kodrat dengan mengganti jenis kelaminnya atau mengubah penampilan fisik menjadi waria.

Negara tidak boleh mendukung eksistensi kaum pelangi/L63T sebab bertentangan dengan budaya dan ajaran agama mana pun. Justru negara sebagai pihak otoritas yang berwenang membuat peraturan, harus membantu mereka untuk kembali pada fitrahnya. Negara wajib meluruskan penyimpangan mereka, bisa dengan memberikan pemeriksaan kesehatan secara fisik maupun psikis. Negara bisa bekerjasama dengan tokoh agama dan tentunya mengajak masyarakat untuk mencegah terbentuknya komunitas tersebut.

Menjadi waria atau transgender itu adalah bentuk penyimpangan, termasuk penyakit mental, dan bukan takdir Tuhan, bukan pula HAM seperti yang dipropagandakan penganut paham liberal, pengusung kebebasan ala barat. Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk negeri ini jelas mengharamkannya. Sebab, mereka melakukan perbuatan yang sama dengan kaum Nabi Luth alaihi salam, yaitu liwath atau hubungan sesama jenis yang telah diriwayatkan dalam Al-Qur’an.

Banyak dalil yang menunjukkan larangan perbuatan tersebut. Di antaranya, QS. Al-A’raaf: 80-81 menyebut perbuatan liwath sebagai perbuatan yang sangat hina dan kaum yang melampaui batas. QS. Al-Ankabut: 30-31 menyebut pelaku sebagai kaum yang berbuat kerusakan dan juga kaum yang zalim. Oleh karena itu, azab yang ditimpakan kepada mereka sangatlah mengerikan, yang tercantum dalam QS.Al-Hijr: 73-74, dimana kaum sodom dibinasakan dengan suara yang mengguntur sebelum terbitnya matahari, lalu tanah bagian atas kota itu dibalik ke bawah dan dihujani dengan tanah yang keras. Rasullullah Shalallahu alaihi wasallam bersabda:

“Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, beliau sampaikan sampai tiga kali.” [Dihasankan Syaikh Syu’aib Al-Arna`uth]

Tentu saja bangsa ini tidak ingin mendapatkan azab dan laknat karena membiarkan perbuatan maksiat, apalagi mengakui keberadaan mereka seperti warga negara lainnya. Tanggung jawab negara beserta ulama, dan masyarakat adalah mencegah perbuatan menyimpang dan membantu yang sudah terlanjur berbuat untuk bertaubat. Hal yang paling sempurna adalah dengan menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Wallahu a’lam bishawab

Artikulli paraprakKetika Junnah Kaum Muslim Tak Sempurna
Artikulli tjetërHaruskah Terjadi Dahulu Menyesal Kemudian?
Visi : Menjadi media yang berperan utama dalam membangun kesadaran umat tentang fakta kebutuhan mengembalikan kehidupan Islam. Semua isi berupa teks, gambar, dan segala bentuk grafis di situs ini hanya sebagai informasi. Kami berupaya keras menampilkan isi seakurat mungkin, tetapi Linimasanews.com dan semua mitra penyedia isi, termasuk pengelola konsultasi tidak bertanggungjawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan berkaitan penggunaan informasi yang disajikan. Linimasanews.com tidak bertanggungjawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis yang dihasilkan dan disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik “publik” seperti Opini, Suara Pembaca, Ipteng, Reportase dan lainnya. Namun demikian, Linimasanews.com berhak mengatur dan menyunting isi dari pembaca atau pengguna agar tidak merugikan orang lain, lembaga, ataupun badan tertentu serta menjauhi isi berbau pornografi atau menyinggung sentimen suku, agama dan ras. Segala isi baik berupa teks, gambar, suara dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Linimasanews.com. Semua hasil karya yang dimuat di Linimasa news.com baik berupa teks, gambar serta segala bentuk grafis adalah menjadi hak cipta Linimasanews.com Misi : * Menampilkan dan menyalurkan informasi terbaru, aktual dan faktual yang bersifat edukatif, Inspiratif, inovatif dan memotivasi. * Mewadahi bakat dan/atau minat sahabat lini masa untuk turut berkontribusi membangun kesadaran umat tentang fakta kebutuhannya mengembalikan kehidupan Islam melalui literasi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini