Linimasanews.com—Ekonom Islam Dr. Arim Nasim, M.Si. mengungkapkan, penyebab anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengandalkan pajak dan terjebak utang ialah karena Indonesia menggunakan sistem ekonomi kapitalis dan dikelola boleh orang-orang yang tidak amanah.
“Kenapa kita terjebak dengan pajak dan utang? Ya, karena akarnya itu adalah kita menggunakan sistem ekonomi kapitalis dan dikelola oleh orang-orang yang tidak amanah,” ungkapnya dalam diskusi ‘Menakar Gugatan Tanggung Jawab Potensi Gagal Bayar Utang Pemerintah’ di kanal YouTube Pusat Kajian Analisis dan Data (PKAD), Sabtu 03 Juni 2021.
Ia menjelaskan bahwa meski Indonesia telah 76 tahun merdeka secara fisik, tetapi dalam konteks ekonomi, sebenarnya negeri ini masih tercengkeram ekonomi kapitalis yang sekarang disebut dengan neoliberalisme dan neoimperialisme. Menurutnya, melalui pengakuan kemerdekaan dengan kesepakatan Konferensi Meja Bundar tahun 1949, sebenarnya Belanda ingin menjajah kembali Indonesia dengan bentuk lain.
“Di sinilah saya katakan sebenarnya secara fisik, ya, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau kita lihat, di situlah menurut saya awal penjajahan ekonomi dalam bentuk lain. Yaitu, secara salah satunya dengan menggunakan utang,” terangnya.
Dr. Arim menerangkan, melalui kesepakatan KMB, perusahaan Belanda diizinkan kembali beroperasi dan bebas transfer keuntungan ke negara mereka. “Ini titik awal utang Indonesia. Indonesia harus menanggung utang Belanda. Jadi, diakui kemerdekaan secara fisik, tetapi Indonesia harus mengakui utang Belanda senilai 1,3 miliar US dolar. Kalau dengan rupiah Rp14.700 sekarang itu, kurang lebih 16 triliun,” tegasnya.
Tak hanya itu, menurut Dr Arim, Belanda juga meminta agar setiap kebijakan ekonomi yang penting, Indonesia mesti berkonsultasi Belanda. Ironisnya lagi, menurutnya kebijakan lain KMB mengharuskan Indonesia menanggung gaji 17.000 karyawan Belanda dan 26000 mantan KNIL selama 2 tahun. “Jadi, walaupun kita itu merdeka secara fisik, tapi sebenarnya kita mulai masuk perangkap-perangkap penjajahan secara ekonomi,” tutur Dr.Arim.
Ia menambahkan, pada era Orde Baru pun Indonesia terjajah secara ekonomi melalui Indonesia Investment Conference yang diinisiasi kapitalis Amerika tahun 1967. Menurutnya, kebijakan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut menyebabkan eksploitasi dan penjarahan sumber daya alam Indonesia secara masif melalui lahirnya undang-undang PMA yang memberikan porsi kepada asing yang jika dilihat sekarang menjadi lebih bebas, bahkan ada yang bisa sampai 100%. “Jadi, kalau kita lihat memang sesuatu yang luar biasa, kalau kita perhatikan sekarang juga makin kapitalis,” imbuhnya.
Sistem ekonomi kapitalis jugalah yang menurutnya menyebabkan keinginan memberantas KKN dan memunculkan kemandirian ekonomi reformasi tidak tercapai, justru semakin terpuruk. Sebab, menurut Dr. Arim, Indonesia harus bertekuk lutut di bawah IMF dengan menyepakati berbagai kebijakan dalam Letter of Intent.
“Kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, (ini) yang menyebabkan keuangan negara itu tergantung kepada pajak dan utang. Apa? Di Letter of Intent ini, pinjaman yang diberikan oleh negara-negara donor itu ada syarat-syarat, yaitu adalah segera liberalisasi dan swastanisasi sektor-sektor publik,” ungkapnya.
Menurutnya, dampak liberalisasi tersebut menyebabkan sumber daya alam yang mulanya dikuasai pemerintah oleh BUMN, perlahan dan pasti kemudian diserahkan ke publik, sehingga BUMN tidak bisa dijadikan back up untuk keuangan negara.
Fakta-fakta bahwa hampir seluruh sumber daya alam Indonesia dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan asing dan swasta lokal tersebut, menurut Dr. Arim menyebabkan negara jadi mengandalkan pajak dan utang. “Karena yang selama ini selain pajaknya dan juga utang, waktu itu pemerintah masih mengandalkan sumber daya alam yang dikelola oleh BUMN,” ungkapnya.
Jika tahun 1989 sumber APBN 50% dari pajak dan 50% dari sumber daya alam, tetapi menurutnya, setelah era reformasi, dengan adanya Letter of Intent dari IMF, komposisi APBN berubah menjadi lebih dari 80% dari pajak dan sebagian lain dari utang, bahkan ironisnya BUMN pun justru terlibat utang. “Kenapa ini terjadi? Karena adanya liberalisasi dan swastanisasi,” tuturnya.
Ditambah lagi adanya proyek one belt one road (OBOR) Cina, menurut Ekonom Islam tersebut telah membuat utang Indonesia makin tidak terkendali. “Proyeknya OBOR. Ini juga saya kira membuat semakin-semakin tidak terkendalinya utang,” tegasnya.
Karena itu, menurutnya, APBN tergantung kepada utang dan pajak karena filosofi dan paradigma kapitalis. “Jadi, kalau bahasa saya, itu sudah sistemnya itu salah. Kita itu bukan sekuler lagi, tapi sekuler radikal. Nah, dikelola juga oleh orang-orang yang tidak amanah. Itu kan. jadi semakin ambyarlah negeri kita,” pungkasnya.[Lin’s|Saptaningtyas]
