Oleh: Ummu Kinanty
Linimasanews.com—Harga beras terus merangkak naik sejak setahun lalu. Terutama, dalam sebulan terakhir, laju kenaikan harga beras di dalam negeri seperti kian tak terkendali, melonjak signifikan.
Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga beras di hari Senin (11/9/2023) pecah rekor, naik Rp60 ke Rp12.760 per kg untuk jenis medium dan jenis premium naik Rp60 ke Rp14.390 per kg. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, harga beras naik imbas dari beberapa negara menghentikan ekspornya. Selain itu, karena produksi padi tengah menurun imbas fenomena El Nino.
Sementara itu Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan banyak faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras di dalam negeri. Kudhiri mengatakan siklus panen memang musim gadu harga gabah/beras akan lebih tinggi dari musim panen raya. Kemudian, faktor lain ialah perkiraan produksi beras yang menurun yang diakibatkan kurangnya lahan dan kurangnya pembimbingan bagi petani.
Selain itu adanya El Nino membuat makin menurunnya produksi padi. Dan adanya dinamika global yang tecermin dari kebijakan negara-negara eksportir beras yang cenderung restriktif. Salah satunya India yang menutup ekspor beras non-basmati. India juga merupakan salah satu negara pemasok beras ke Indonesia.
Sebenarnya, adanya siklus panen bukan menjadi permasalahan yang sulit. Karena, sejatinya hal tersebut dapat diprediksi sehingga pasokan saat panen raya dapat menutupi kebutuhan di saat siklus kemarau. Kecuali, jika terjadi bencana alam yang tidak dapat diprediksi.
Begitu juga adanya kebijakan dari negara-negara eksportir beras yang menutup ekspor. Hal ini tidak akan memberi dampak ke dalam negara jika saja negara serius dalam mewujudkan kemandirian pangan dalam negeri. Harusnya, Indonesia yang merupakan negara agraris dapat mewujudkan swasembada pangan. Hal ini merupakan sesuatu yang urgen dibandingkan dengan pembangunan kereta api cepat.
Perluasan lahan pertanian serta pendampingan bimbingan bagi petani sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produksi. Bukan malah lahan persawahan berganti dengan pembangunan perumahan. Banyak kita lihat, daerah yang semula merupakan lumbung daerah, sudah tidak lagi karena lahan persawahannya sudah berubah menjadi lahan perumahan.
Negara menggantungkan lumbung pangannya dengan impor dari luar. Wajar saja jika ada kebijakan dari eksportir beras untuk membatasi ekspornya, maka akan sangat berimbas dengan harga dalam negeri. Harusnya, kita bisa menjadi negara yang mandiri pangan tidak bergantung dari impor kalau saja pemerintah mau serius mewujudkannya.
Masalahnya, negara tidak serius mewujudkan hal tersebut karena banyaknya pihak yang berkepentingan ingin meraih cuan untuk memperkaya diri sendiri, tanpa peduli nasib rakyat kecil. Karena, jika bahan pokok harganya tinggi, rakyatlah yang menjadi korban. Jika perut lapar, maka akan rawan kejahatan terjadi. Keamanan juga akan sulit terwujud. Akan banyak bermunculan kasus stunting di berbagai daerah. Angka kemiskinan juga akan makin tinggi.
Pemenuhan bahan pokok yang terjangkau sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kestabilan dalam negeri. Sistem pertahanan sebuah negara tak hanya diukur dari pertahanan militernya, tetapi yang lebih utama adalah negara memiliki ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Sebaik-baik pasukan dan strategi perang militer, akan luluh lantak bila ketahanan pangan bermasalah. Bencana kekeringan dan kelaparan jauh lebih menakutkan dibanding perang fisik.
Untuk mewujudkan sebuah negara yang berdaulat dan mandiri, salah satu yang harus diwujudkan adalah kemandirian pangan. Hal ini semestinya menjadi alarm agar Indonesia segera membenahi sektor pangan. Pembenahan harus dimulai dari landasan kebijakan nasional yang dilahirkan. Yakni, berpijak pada sebaik-baik konsep pengurusan urusan masyarakat.
Namun, konsep itu mustahil terwujud ketika sistem yang dipakai adalah demokrasi kapitalisme, yang segala sesuatunya bermotif ekonomi dan manfaat. Dalam kapitalisme, yang diuntungkan adalah para pemodal beserta lingkaran oligarki pengambil kebijakan. Sementara, negara hanya berperan sebagai regulator semata. Negara lebih melindungi kepentingan para kapital dibanding kepentingan rakyat.
Jika negara menggantungkan ketahanan pangannya dari impor maka akan makin terbuka ancaman konversi lahan dan liberalisasi pertanian, tanpa peduli pertanian dan ketahanan pangan hingga jadi tumbal. Padahal, pertanian dan ketahanan pangan adalah perkara serius yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jika pertanian tak diurus dengan baik, mustahil ketahanan pangan dapat diraih.
Jika kita amati dengan teliti maka ada dua persoalan pangan yang membelit Indonesia. Pertama, akses pangan untuk masyarakat dengan harga terjangkau (murah). Kedua, ketersediaan lahan pertanian. Dua masalah ini bila tak diselesaikan, maka jangan pernah bermimpi Indonesia terbebas dari ketergantungan impor.
Sementara, konsep dalam mewujudkan kemandirian pangan dalam sistem Islam sangat jelas dan merupakan hal yang sangat diperhatikan. Islam memiliki konsep jelas dalam pengelolaan pangan. Yaitu, dengan mewujudkan kemandirian pangan dan jaminan pasokan pangan.
Dalam hal ini, Islam memandang, pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. Maka, negara akan melakukan beragam upaya untuk merealisasikannya. Seperti, peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian. Yaitu, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Hal ini bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah-tanah mati dan pendampingan serta subsidi dari negara.
Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud)
Bila terdapat tanah yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun, maka hak kepemilikan atas tanah itu akan hilang. Negara mengambil alih, lalu mendistribusikannya kepada individu rakyat yang mampu mengelolanya. Dengan begitu, tak ada istilah lahan kosong yang dibiarkan tanpa ada pemanfaatannya untuk kemaslahatan rakyat.
Islam juga mendorong kebijakan intensifikasi pertanian. Yakni, optimalisasi lahan pertanian dengan meningkatkan hasil pertanian. Bisa melalui peningkatan kualitas benih, pemanfaatan teknologi, hingga membekali para petani dengan ilmu yang mumpuni. Semua aspek itu akan mendapat dukungan dan fasilitas dari negara.
Dalam hal menjamin pasokan pangan, Islam akan menetapkan mekanisme pasar yang sehat. Negara melarang penimbunan, penipuan, praktik ribawi, dan monopoli. Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand, bukan dengan kebijakan pematokan harga.
Dalam hal ekspor impor, Islam akan melihat dan memperhatikan sejauh mana kebutuhan pangan negara. Ekspor dilakukan bila pasokan pangan negara terpenuhi dan mengalami surplus. Adapun impor, hal ini berkaitan dengan kegiatan perdagangan luar negeri.
Dengan demikian, negara dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya serta dapat menjamin keterjangkauan harga. Demikianlah, Islam memberikan seperangkat aturan yang komprehensif dalam mengatasi pangan. Tidak seperti kapitalisme yang hanya berpijak pada profit oriented. Hanya dengan Islam, kemandirian pangan bukanlah hal utopis untuk diwujudkan.
