Pekerja Migran Butuh Penyelamatan Tuntas

0
257

Oleh: Ratna AR (Aktivis Dakwah dan Pendidik)

Linimasanews.com—Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi respons cepat pemerintah mengatasi penahanan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh pihak keimigrasian Malaysia. Meski begitu, Komnas HAM meminta pemerintah tetap memperhatikan hak para pekerja migran tersebut.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, sebelumnya terdapat puluhan pekerja migran Indonesia yang ditahan pemerintah Negeri Sembilan, Johor Baru, Malaysia karena tidak memiliki dokumen yang lengkap. Atnike mengatakan, 67 orang pekerja migran tersebut seluruhnya berasal dari Nusa Tenggara Timur dan kini telah dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing.

Atnike meminta agar pemerintah tetap memperhatikan pemulihan hak-hak para pekerja migran tersebut, termasuk hak-hak yang belum didapatkan oleh mereka. Atnike juga mendorong agar pemerintah Malaysia memerhatikan hak-hak para pekerja migran lain yang masih ditahan. Apalagi, dia mengatakan, masa penahanan para pekerja migran tersebut seharusnya sudah berakhir (bbc.com, 13/03/2023).

Selain itu, hampir ribuan kasus menimpa pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia. Ratusan di antaranya adalah kasus penganiayaan, termasuk penyiksaan fisik. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan, “Tak tahu kapan ini akan berakhir karena korban terus berjatuhan dari penyiksaan, gaji tidak dibayar, dan lain-lain.”

Di tengah ini semua, permintaan pekerja di sektor ini terus meningkat, bahkan mencapai sekitar lebih dari 66.000 sampai Februari 2023, berdasarkan angka dari KBRI Malaysia. Agen di Malaysia membayar setidaknya Rp30 juta untuk seorang pekerja rumah tangga. Sementara, sektor lain seperti perkebunan, pabrik, dan kebersihan ditetapkan harga sekitar Rp10 juta (Tempo.co, 13/03/2023).

Banyak Pekerja Migran karena Kemiskinan

Maraknya PMI adalah buah dari kemiskinan. Kemisikinan buah dari sulitnya hidup di dalam negeri. Hal ini karena kesalahan sistem ekonomi yang diterapkan.

Sistem kapitalisme nyatanya justru membolehkan perampasan sumber daya alam (SDA) dan menyempitkan lapangan pekerjaan. Sempitnya lapangan kerja di dalam negeri, baik yang berijazah sarjana maupun tidak berijazah sarjana. Ditambah lagi, akibat dari kemiskinan, rakyat tidak bisa mengakses pelatihan maupun pendidikan. Akhirnya, membuat ketrampilan rendah.

Kondisi ini membuat para PMI rentan dengan kekerasan karena rendahnya posisi tawar Indonesia di negeri lain. Mirisnya, pemerintah hanya mengupayakan perbaikan perlindungan PMI, tanpa berusahaa meyelesaikan akar persoalan.

Persoalan mendasar terkait kekerasan terhadap PMI sejatinya adalah kemiskinan sistemis yang lahir dari sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini telah nyata merampas hak rakyat dan memandulkan fungsi negara dalam mengurusi rakyatnya. Sistem ini juga melegalkan perampasan SDA yang sejatinya merupakan hak rakyat sehingga rakyat harus “mengais nasi” di negeri orang lantaran nasi di rumahnya sudah dirampok hingga tiada sisa.

Andai saja SDA dikelola oleh negara, bukan hanya ekonomi negara yang selamat, melainkan juga ekonomi rakyat. Karena, sumber mata pencarian akan banyak terbuka jika pengelolaan SDA dari hulu ke hilir dikuasai negara.

Sayangnya, saat ini penguasa malah menyerahkan semuanya pada asing. Walhasil, fenomena banjirnya tenaga kerja asing di tanah air terjadi saat angka pengangguran sangat tinggi.

Sistem ini pun menyuburkan perdagangan manusia (human trafficking). Sebab, kebebasan tanpa batas seolah membolehkan manusia satu berkuasa terhadap manusia lainnya. Nyawa manusia tidak lebih berharga dari barang-barang produksi karena statusnya dianggap sebagai komoditas semata.

Bukan hanya di Malaysia, hampir di setiap negara, PMI kerap diperlakukan tidak manusiawi. Oleh karenanya, menghilangkan problem PMI ini bukan sekadar melalui Permenaker, melainkan harus ada upaya mendasar dan menyeluruh, yakni mengganti sistem ekonomi kapitalisme menjadi sistem ekonomi Islam.

Sistem Ekonomi Islam Menyejahterakan Perempuan

Islam memiliki sistem ekonomi yang mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi para lelaki, salah satunya dengan mengelola SDA sendiri. Selain hasilnya akan dinikmati oleh rakyat, proses pengelolaan yang begitu besar juga akan sangat menuntut banyak pekerja.

Dengan begitu, lapangan kerja akan melimpah ruah. Rakyat tidak perlu menjadi PMI hanya untuk mencari sesuap nasi karena nasi di negeri sendiri saja sudah banyak sekali. Jika perekonomian negara sudah kuat, selesailah persoalan ekonomi umat. Para ibu akan fokus melahirkan generasi gemilang yang siap memimpin dan para ayah bisa tenang melaksanakan kewajiban. Bukankah kehidupan seperti ini yang akan mengantarkan pada peradaban yang agung?

Kaum perempuan pun akan sejahtera di bawah naungan sistem Islam (khilafah). Dalam konsep ekonomi Islam, nafkah perempuan ditanggung oleh walinya. Jika seluruh walinya tidak bisa, negaralah yang akan menafkahinya langsung. Di sisi lain, perempuan diperbolehkan mengaktualisasikan keahliannya tanpa mengabaikan peran utamanya sebagai ibu. Mereka bisa menjadi dokter, dosen, pegawai, pengusaha, atau apa pun asal tetap terikat hukum syara’ dan terjamin keamanannya.

Sungguh, kekerasan terhadap pekerja migran hanyalah satu dari sekian persoalan yang tidak akan pernah selesai jika kepemimpinan sistem kapitalisme masih bercokol di negeri ini. Karena itu, menyelesaikannya bukan sekadar dengan mengubah undang-undangnya, melainkan harus mengubah sistemnya menjadi sistem Islam (Muslimahnews, 13/03/2023).

Artikulli paraprakKonten demi Eksistensi, Wujud Rendahnya Taraf Berpikir Generasi
Artikulli tjetërHamasa, Singlelillah (2/2)
Visi : Menjadi media yang berperan utama dalam membangun kesadaran umat tentang fakta kebutuhan mengembalikan kehidupan Islam. Semua isi berupa teks, gambar, dan segala bentuk grafis di situs ini hanya sebagai informasi. Kami berupaya keras menampilkan isi seakurat mungkin, tetapi Linimasanews.com dan semua mitra penyedia isi, termasuk pengelola konsultasi tidak bertanggungjawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan berkaitan penggunaan informasi yang disajikan. Linimasanews.com tidak bertanggungjawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis yang dihasilkan dan disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik “publik” seperti Opini, Suara Pembaca, Ipteng, Reportase dan lainnya. Namun demikian, Linimasanews.com berhak mengatur dan menyunting isi dari pembaca atau pengguna agar tidak merugikan orang lain, lembaga, ataupun badan tertentu serta menjauhi isi berbau pornografi atau menyinggung sentimen suku, agama dan ras. Segala isi baik berupa teks, gambar, suara dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Linimasanews.com. Semua hasil karya yang dimuat di Linimasa news.com baik berupa teks, gambar serta segala bentuk grafis adalah menjadi hak cipta Linimasanews.com Misi : * Menampilkan dan menyalurkan informasi terbaru, aktual dan faktual yang bersifat edukatif, Inspiratif, inovatif dan memotivasi. * Mewadahi bakat dan/atau minat sahabat lini masa untuk turut berkontribusi membangun kesadaran umat tentang fakta kebutuhannya mengembalikan kehidupan Islam melalui literasi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini