Linimasanews.com, Tajuk Berita- Wabah pandemi hampir 7 bulan melanda negeri, belum terlihat akan tanda-tanda berakhir. Sementara dampaknya semakin dirasakan negeri ini dan masyarakat khususnya. Bukan saja kesehatan, namun juga ekonomi di ambang resesi. Sementara itu kasus positif semakin melonjak naik setiap harinya. Namun dengan kondisi yang semakin parah ini tak terlihat usaha dari pemerintah secara maksimal untuk mengakhiri pandemi.
Ya, semua serba dilema, satu sisi pandemi perlu cepat untuk ditangani, di sisi lain ekonomi juga perlu diatasi dari keterpurukan. Untuk memutus mata rantai terus meningkatnya jumlah kasus corona di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Medan dan lainnya melalui Pemda setempat akan menerapkan PSBB kembali sebagai solusi mengatasi lonjakkan kasus covid-19.
Menanggapi kebijakan pemberlakuan PSBB kembali, hal ini mendapat tanggapan dari Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira yang menyebutkan, bahwa ekonomi Indonesia sudah pasti mengalami resesi.
Keyakinan ini setelah adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bhima menuturkan, PSBB total di ibu kota akan menyebabkan kegiatan ekonomi terhenti, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga. Sementara itu, kontribusi Jakarta sendiri terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan, yakni sekitar 17 sampai 18 persen.
Oleh karena itu, PSBB total yang diberlakukan di Jakarta pasti akan berdampak besar terhadap ekonomi nasional. Khususnya dari aspek konsumsi yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi utama Indonesia. “Imbasnya, dengan ada PSBB (total) ini, kuartal ketiga kita dipastikan akan masuk resesi,” ujar Bhima saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (10/9).
Secara riil, dampaknya terutama dirasakan pada industri. Bhima menjelaskan, pendapatan ritel maupun sektor manufaktur akan mengalami penurunan secara drastis, setelah sempat tumbuh pada PSBB transisi beberapa bulan terakhir.
Bhima sendiri belum memiliki proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga. Tapi, ia menyebutkan, prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memperkirakan ekonomi periode Juli sampai September tumbuh minus dua persen hingga nol persen masih jauh dari realistis. “Itu sebelum ada PSBB yang ketat. Setelahnya, (kontraksi) akan lebih dalam),” tuturnya.
Tapi, Bhima menuturkan, PSBB ketat memang sudah harus dilakukan. Sebab, pelonggaran aktivitas dengan penyebaran virus corona yang masih tinggi juga akan percuma, baik bagi ekonomi maupun kesehatan Indonesia. Bhima berharap, penerapan PSBB total akan efektif menekan penyebaran covid-19 di ibu kota. Dengan begitu, ekonomi akan bisa rebound yang bisa berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat juga. “Paling tidak kuartal pertama 2021 sudah di atas dua persen, jadi tidak sampai masuk ke depresi,” katanya.
Sementara itu dilansir dari PRFMNEWS, Pengamat Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Muradi menilai PSBB tidak efektif. Dia pun meminta Pemkot untuk memberikan solusi yang lebih kreatif. “Ga ada artinya PSBB, karantina wilayah kalau masih banyak yang keluyuran. Harus lebih kreatif, jangan ulangi kebijakan yang tidak efektif,” kata Muradi saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Selasa 8 September 2020.
Selain itu dia juga menilai bahwa pemberian sanksi terhadap pelanggar disiplin protokol kesehatan seperti denda dan kerja sosial tidak efektif untuk menimbulkan efek jera. Menurutnya, pendisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan bakal lebih efektif jika melibatkan TNI Polri.
“Kalau ingin lebih strategis punya efek jera, manfaatkan pelibatan TNI Polri. Misal dengan membuat operasi, tapi dibarengi di Pemkot dengan Perda yang lebih ketat,” katanya. Lebih lanjut dia menyayangkan terkait gaung disiplin penerapan protokol kesehatan yang dilakukan Pemkot kepada warga, yang dinilai tidak optimal.
Ya, lambannya penanganan covid-19 di negeri ini memang dirasakan oleh semua pihak. Sudah pernah melaksanakan PSBB sebelumnya namun hasilnya juga tidak signifikan, padahal anggaran pelaksanaan sangat besar. Dan kini akan diterapkan lagi hal serupa mengingat kasus positif kian hari menunjukkan tren lonjakan amat drastis.
Jika PSBB diterapkan kembali namun tetap tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk menindak setiap pelanggaran dari masyarakat dalam menaati protokol kesehatan, maka akan sama saja hasilnya. Namun, yang harus dipikirkan juga oleh pemerintah, kalau memang tetap dilakukan pemberlakuan PSBB kembali harus ketat dan tegas. Selain itu, kebutuhan masyarakat harus dipenuhi secara merata selama masa PSBB.
Sebab rakyat butuh makan dan butuh dana untuk memenuhi semua kebutuhan hidup selama PSBB. Hal ini semua adalah kewajiban negara untuk memenuhinya. Jangan sampai PSBB jalan namun kebutuhan rakyat tidak dipenuhi, maka rakyat tetap saja akan keluar rumah untuk mencari sesuap nasi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Seperti contoh dari seorang pengendara ojek daring, Yanto mengaku takut lantaran pendapatannya akan turun seperti awal PSBB diterapkan. “Saya takut, saya bingung. Nggak tahu harus ngomong apa. Baru saja sekarang pemasukannya lebih mendingan daripada awal PSBB. Eh balik lagi diterapkan,” kata Yanto, Kamis (Republika.co, 10/9).
Menurut Yanto, jika akan diterapkan lagi, pemerintah harus memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Selama ini, kata dia bantuan pemerintah tidak merata. Yanto termasuk salah seorang yang tidak mendapat bantuan.
Inilah kondisi negeri ini yang terjadi hampir di seluruh pelosok negeri. Abainya pengurusan pemerintah terhadap rakyat dalam memenuhi kebutuhan selama pandemi mengakibatkan rakyat harus mencari sendiri usaha untuk keluar rumah bekerja hingga protokol kesehatan tidak ditaati lagi.
Sejak awal terjadinya pandemi sudah banyak yang memberikan saran dan masukan ke pemerintah agar melaksanakan lockdown secara total, dengan merujuk pada Islam sebagai solusi. Artinya lockdown sebagai pemutus mata rantai covid-19, namun segala kebutuhan rakyat ditanggung pemerintah selama karantina total. Hingga pandemi cepat bisa tertangani, ekonomi tetap bisa berjalan dan rakyat tidak ada yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan saat pandemi.
Namun para tuan puan negeri ini nampaknya tidak memiliki keseriusan untuk mengurus bangsa dan rakyat. Hingga pandemi berlarut-larut terjadi tanpa adanya solusi berarti [Linimasanews|NS].
